Kritik Keras Pengamat Dipo Satria Ramli: Kebijakan Ekonomi Dinilai Terlalu Sentralistik, UMKM Terpinggirkan

NARAFOKUS.COM, JAKARTA, 31 Maret 2026 — Pengamat ekonomi Dipo Satria Ramli mengungkapkan kritik tajam terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai belum inklusif, terutama dalam melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program-program strategis nasional.

Hal tersebut disampaikan dalam forum Halal Bihalal komunitas pengamat yang berlangsung di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur. Kegiatan bertema “Sebelum Pengamat Ditertibkan” ini menjadi wadah refleksi sekaligus diskusi kritis terkait posisi pengamat di tengah dinamika kebijakan publik.

Dalam paparannya, Dipo menilai alokasi anggaran negara yang besar pada sejumlah program prioritas belum diimbangi dengan mekanisme pelibatan ekonomi kerakyatan. Ia menyoroti bahwa pendekatan yang digunakan pemerintah cenderung terpusat, sehingga ruang partisipasi bagi UMKM menjadi terbatas.

“Program dengan anggaran besar seharusnya membuka peluang luas bagi pelaku usaha kecil. Jika tidak, manfaat ekonomi hanya berputar di lingkaran tertentu,” ujarnya.

Ia juga menyinggung risiko terjadinya fenomena crowding out, di mana dominasi negara dalam pelaksanaan program berpotensi menekan ruang gerak sektor swasta dan UMKM. Kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan daya saing pelaku usaha kecil di lapangan.

Lebih lanjut, Dipo mengkritisi praktik penunjukan pemasok tertentu dalam program pemerintah yang dinilai kurang kompetitif. Kebijakan semacam ini, menurutnya, berpotensi memicu ketidakseimbangan harga dan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem distribusi.

Selain aspek struktural, ia turut menyoroti persoalan efisiensi program, termasuk indikasi pemborosan seperti munculnya limbah makanan di sejumlah wilayah serta tekanan terhadap harga bahan pokok.

“Jika program dirancang dengan baik dan tepat sasaran, pemborosan seharusnya bisa diminimalkan. Ini menjadi catatan penting untuk evaluasi,” tegasnya.

Terkait ambisi pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, Dipo mengaku pesimistis target tersebut dapat direalisasikan dalam waktu dekat jika pola kebijakan masih bersifat sentralistik.

“Tanpa perbaikan pendekatan dan keterlibatan pelaku ekonomi kecil, target tersebut akan sulit tercapai,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah. Keterbukaan informasi mengenai anggaran, pelaksana, serta sistem pengawasan dinilai sebagai langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah potensi penyimpangan.

Dalam diskusi tersebut, turut mencuat kekhawatiran terhadap ruang kebebasan berpendapat menyusul insiden yang menimpa aktivis Andrie Yunus. Hal ini dianggap sebagai pengingat pentingnya menjaga iklim demokrasi yang sehat.

Menutup pandangannya, Dipo menegaskan bahwa keberpihakan terhadap UMKM harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan ekonomi nasional agar pertumbuhan yang tercipta bersifat merata dan berkelanjutan.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Jika mereka tidak diberi ruang, maka dampak pembangunan tidak akan dirasakan secara luas,” pungkasnya.