Strategi Komunikasi Iklim dan Insentif Karbon Jadi Kunci, Pemerintah Dorong Peran Masyarakat Jaga Hutan Indonesia
NARAFOKUS.COM, JAKARTA, 31 Maret 2026 — Upaya mempercepat pemahaman publik terhadap isu perubahan iklim dan ekonomi karbon semakin diperkuat melalui pendekatan komunikasi yang sederhana dan pemberian insentif yang tepat sasaran. Hal ini mengemuka dalam forum diskusi, pameran foto, dan pemutaran film bertajuk “Hutan Indonesia di Tangan Masyarakat: Alokasi Ruang Adat, Karbon, dan Ekonomi Restoratif untuk Masa Depan” yang digelar di Gedung Perpustakaan Nasional, Selasa (31/3).
Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemangku kebijakan, akademisi, serta masyarakat dalam membahas pentingnya keterlibatan publik dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mendukung ekonomi berbasis karbon.
Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLH, Ignatius Wahyu Marjaka, menegaskan bahwa tantangan utama saat ini tidak hanya terletak pada ketersediaan regulasi dan data, tetapi pada cara penyampaian informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, pendekatan komunikasi yang terlalu teknis justru menjadi penghambat pemahaman publik terhadap kebijakan iklim.
“Bahasa yang digunakan harus sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Informasi yang kompleks perlu diterjemahkan agar masyarakat tidak merasa jauh dari kebijakan yang sebenarnya menyangkut kehidupan mereka,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa berbagai program pemerintah, termasuk skema nilai ekonomi karbon, belum sepenuhnya efektif tanpa didukung mekanisme insentif yang mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi percepatan yang tidak hanya berbasis teknis, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi.
Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan RI, Rohmat Marzuki, dalam paparannya menekankan pentingnya peran masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan hutan Indonesia.
Ia menyebut bahwa pengakuan terhadap ruang adat serta peningkatan kapasitas masyarakat menjadi faktor krusial dalam menciptakan ekosistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Keberhasilan menjaga hutan tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan. Mereka harus diberi ruang, akses, dan manfaat ekonomi yang nyata,” tegasnya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan mengangkat isu kesenjangan antara peningkatan kapasitas dan implementasi di lapangan. Meski berbagai program telah diluncurkan dan jumlahnya terus bertambah, efektivitasnya dinilai masih perlu diperkuat agar memberikan dampak konkret.
Forum ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan iklim dan ekonomi karbon sangat bergantung pada sinergi lintas sektor serta keterlibatan aktif masyarakat. Pendekatan komunikasi yang inklusif, dukungan insentif yang berkelanjutan, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
